Rencana pembelian mobil dinas bagi anggota DPRK Aceh Utara senilai setengah miliar ditolak mentah oleh kalangan aktivis. Mereka menilai rencana tersebut tak pantas karena masih banyak masyarakat yang miskin, Sabtu (13/2).
Pjs Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Lhokseumawe, Refki Ahmad Bentara mengecam pembelian mobil dinas Toyota Fortuner seharga Rp500 juta per unit. “Jangan terlalu memaksa kehendak pribadi dengan mengorbankan masyarakat Aceh Utara, karena kendaraan dinas sebelumnya masih layak untuk dipakai. Kami menolak mentah-mentah rencana itu,” pungkasnya.
Dikatakannya, lahirnya para legislator baru di parlemen Aceh Utara dari rahim perdamaian tidak ubahnya dengan legislator-legislator yang telah berkuasa dari yang sebelumnya. Hal tersebut terbukti dengan mainstream atas kebijakan-kebijakan yang tak memihak rakyat.
“Tidak sewajarnya DPRK Aceh Utara hidup bermewah-mewah diatas penderitaan rakyat dengan merencanakan pembelian kendaraan dinas seharga setengah miliar,” ketus Refki.
Di samping itu, ujar Refki, Dana Aspiratif yang dianggarkan untuk per orangan dewan sebesar Rp 1 Milyar juga tak menjamin kesejahteraan masyarakat. Seharusnya pemerintah lokal kini harus mampu dan profesionalis dalam memerintah, sehingga pembangunan ekonomi-politik dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.
Menurutnya, para pejabat eksekutif dan legislatif harusnya memikirkan hal-hal kecil yang berkaitan dengan masyarakat seperti pemberdayaan nelayan ,pemberdayaan pemuda, pemberdayaan pengusaha menengah yang professional dan kompetitif. Selain itu,pemberdayaan guru dan para dosen agar lebih berkualitas, dan sebagainya. Dengan begitu, transformasi ekonomi kearah masyarakat madani dapat dicapai.
“Jadi, apabila DPRK Aceh Utara dan Pemda-nya tak beritikad baik untuk mensejahterakan masyarakat, kami mengecam atas sikap pihak tersebut yang hidup bermewah-mewah dengan uang Rakyat,” tuturnya.
Refki menambahkan, kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda, maupun mahasiswa untuk segera membentuk persatuan dengan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat
Dikatakannya, lahirnya para legislator baru di parlemen Aceh Utara dari rahim perdamaian tidak ubahnya dengan legislator-legislator yang telah berkuasa dari yang sebelumnya. Hal tersebut terbukti dengan mainstream atas kebijakan-kebijakan yang tak memihak rakyat.
“Tidak sewajarnya DPRK Aceh Utara hidup bermewah-mewah diatas penderitaan rakyat dengan merencanakan pembelian kendaraan dinas seharga setengah miliar,” ketus Refki.
Di samping itu, ujar Refki, Dana Aspiratif yang dianggarkan untuk per orangan dewan sebesar Rp 1 Milyar juga tak menjamin kesejahteraan masyarakat. Seharusnya pemerintah lokal kini harus mampu dan profesionalis dalam memerintah, sehingga pembangunan ekonomi-politik dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.
Menurutnya, para pejabat eksekutif dan legislatif harusnya memikirkan hal-hal kecil yang berkaitan dengan masyarakat seperti pemberdayaan nelayan ,pemberdayaan pemuda, pemberdayaan pengusaha menengah yang professional dan kompetitif. Selain itu,pemberdayaan guru dan para dosen agar lebih berkualitas, dan sebagainya. Dengan begitu, transformasi ekonomi kearah masyarakat madani dapat dicapai.
“Jadi, apabila DPRK Aceh Utara dan Pemda-nya tak beritikad baik untuk mensejahterakan masyarakat, kami mengecam atas sikap pihak tersebut yang hidup bermewah-mewah dengan uang Rakyat,” tuturnya.
Refki menambahkan, kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda, maupun mahasiswa untuk segera membentuk persatuan dengan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar