Banda Aceh - Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2011 menuntut masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin mereka, mengedepankan kebutuhan daerah bukan uang, karena imbasnya lima tahun kedepan. Demikian menurut DR. Saleh Sajafi Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam diskusi yang digagas Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD), Senin (21/02) di Tower Cafee Banda Aceh.
Saleh Sajafi, mengatakan Pilkada 2011 rakyat harus cerdas, kepentingan daerah bukan uang, harus lebih dikedepankan, sebab imbasnya ya lima tahun ke depan. Ditambahkannya, "Selain itu bahwa di dalam UU partai politik pada bab 13 dijelaskan, 'setiap partai politik harus meningkatan kesadaran politik masyarakat', namun yang terjadi hal itu tidak pernah dilakukan" ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh T. kemal Fasya (antropolog) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, ungkapnya "dimana masyarakat Aceh harus cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, banyak hal yang harus menjadi acuan terhadap kriteria calon. Di Aceh ada 23 Kabupaten/Kota, dan 10 Kabupaten/Kota diantaranya yang dipimpin oleh calon Independen, Bila kita bandingkan 13 daerah
lain, yang bermasalah ada di 10 kabupaten tersebut. Ini artinya bahwa pemilihan yang dilakukan tidak mempunyai filter dalam memilih sang pemimpin," ucapnya
Ia melanjutkan, "untuk pemipin Aceh kedepan haruslah orang yang mempunyai visi dalam mengayomi lintas masyarakat Aceh yang mempunyai keberagaman etnik serta berkomitmen terhadap penegakan hukum. Ini penting agar keadilan dan pemerataan hak masyarakat dan pembangunan berjalan beriringan" jelasnya.
Fahrurrazi, salah seorang peserta kepada The Globe Journal, mengungkapkan " kegiatan ini bagus terutama bagi pemilih pemula, dan agar partai politik Lokal maupun nasional membuat 'kerja pencerahan' bagi calon pemilih atau simpatisannya bukan kerja-kerja pembodohan" ujar Mahasiswa Dakwah IAIN Ar-Raniry ini.
Saleh Sajafi, mengatakan Pilkada 2011 rakyat harus cerdas, kepentingan daerah bukan uang, harus lebih dikedepankan, sebab imbasnya ya lima tahun ke depan. Ditambahkannya, "Selain itu bahwa di dalam UU partai politik pada bab 13 dijelaskan, 'setiap partai politik harus meningkatan kesadaran politik masyarakat', namun yang terjadi hal itu tidak pernah dilakukan" ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh T. kemal Fasya (antropolog) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, ungkapnya "dimana masyarakat Aceh harus cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, banyak hal yang harus menjadi acuan terhadap kriteria calon. Di Aceh ada 23 Kabupaten/Kota, dan 10 Kabupaten/Kota diantaranya yang dipimpin oleh calon Independen, Bila kita bandingkan 13 daerah
lain, yang bermasalah ada di 10 kabupaten tersebut. Ini artinya bahwa pemilihan yang dilakukan tidak mempunyai filter dalam memilih sang pemimpin," ucapnya
Ia melanjutkan, "untuk pemipin Aceh kedepan haruslah orang yang mempunyai visi dalam mengayomi lintas masyarakat Aceh yang mempunyai keberagaman etnik serta berkomitmen terhadap penegakan hukum. Ini penting agar keadilan dan pemerataan hak masyarakat dan pembangunan berjalan beriringan" jelasnya.
Fahrurrazi, salah seorang peserta kepada The Globe Journal, mengungkapkan " kegiatan ini bagus terutama bagi pemilih pemula, dan agar partai politik Lokal maupun nasional membuat 'kerja pencerahan' bagi calon pemilih atau simpatisannya bukan kerja-kerja pembodohan" ujar Mahasiswa Dakwah IAIN Ar-Raniry ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar