Muhajir Juli I The Globe Journal | Kamis, 10 Maret 2011
Lhokseumawe- Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi eksternal kampus di Lhouksemawe, menilai pengukuhan pengurus KONI kota Lhokseumawe sarat dengan politik anggaran. Penilaian mahasiswa berdasarkan pada dikukuhkannya pejabat publik sebagai pengurus inti lembaga induk olah raga tersebut. Sangat ditakutkan sekali, bila nanti KONI menjadi lumbung “hijau” untuk menggerogoti anggaran publik yang diperuntukan untuk pengembangan olahraga ke depan.
Kepada The Globe Journal, Kamis (10/3) sekitar jam 20.30 WIB, tiga perwakilan mahasiswa yaitu Darkasyi dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Refki Bentara dari Kesatuan Mahasiswa Kota Lhokseumawe (KEUMALA) dan T. Andi Rahman dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GMPI), mengatakan selain sarat politik anggaran, kepengurusan KONI kota Lhokseumawe juga tidak mengutamakan kemampuan untuk mengelola olah raga. Sebab yang ditunjuk sebagai pengurus lebih banyak orang-orang yang punya kekuasaan, dibanding yang paham olahraga.
Ditakutkan, kedepan akan lahir mafia-mafia olahraga yang akan mempergunakan kesempatan menjabat untuk menggerogoti anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan atlit dan memajukan dunia olah raga di wilayah pemerintah kota.
Pelantikan pejabat Negara sebagai pengurus KONI juga bertentangan dengan UUPA pasal 37 serta Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 pasal 40 dan 41.
” Kami sangat menyayangkan penunjukan pejabat public sebagai pengurus KONI. Selain sarat politik anggaran ke depan, kami juga takut olah raga di kota Lhoukseumawe juga akan tenggelam, sebab diurus oleh bukan ahlinya,” ungkap Refki dari Keumala mewakili teman-temannya.
Untuk itu, mahahsiswa mendesak kepada pemerintah segera mereformasi kepengurusan KONI, agar mamapu melahirkan atlit-atlit yang professional serta terbebas dari praktik mafia olah raga. Selain itu kepada pemerintah kota, mahasiwwa juga meminta agar kepala dinas yang telah terlanjur dikukuhkan sebagai pengurus, agar ditarik kembali.
Juga kepada partai politik yang anggota legislatifnya berada dikepengurusan KONI, agar segera menarik kadernya dari induk olah raga. “ Yang kita butuhkan adalah kemajuan olah raga di kota ini serta bebas dari kepentingan politik. Untuk itu, induk olah raga harus dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman dibidang ini,” ungkap perwakilan mahasiswa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar