Banda Aceh - Partai Rakyat Aceh (PRA) mengeluarkan catatan akhir tahun 2010 dalam sebuah Forum Diskusi Ekonomi Politik yang bertajuk "Catatan Akhir Tahun Partai Rakyat Aceh". Sekretaris Jenderal (Sekjen) PRA, Thamrin Ananda, membacakan catatan akhir tahun yang berjudul "2010 kerikil bagi perdamaian, kepemimpinan dan demokrasi di Aceh".
Dalam acara yang berlangsung di D’Rodya Cafee, Rabu (29/12) dan dihadiri oleh ratusan undangan dari berbagai kalangan tersebut, Thamren mengatakan perdamaian lebih lima tahun tercapai setelah terjadi konflik selama 32 tahun di Aceh. "Seharusnya Pemerintah Aceh mampu mensejahterakan rakyatnya, melalui pemilihan pertanian sebagai leading sector sangat tepat, namun sangat disayangkan mengapa hanya 5% untuk pertanian dan perikanan,"ujarnya.
Begitu juga dibidang politik, tiadanya jalur independen untuk pemlihan kepala daerah tahun 2011. Aceh dulu menjadi pionir menerapkan calon independan pada tahun 2006 yang kini dipraktekkan dalam Pilkada di beberapa wilayah di indonesia. "Sedangkan di Aceh sendiri calon independen ditiadakan, ini adalah langkah mundur,"ujarnya.
Catatan Akhir Tahun tersebut langsung mendapat tanggapan beragam dari undangan yang hadir, umumnya aktivis pro demokrasi, perwakilan partai politik lokal dan nasional, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, pekerja pers dan tokoh akademisi serta Ghazali Abbas Adan, salah seorang calon gubernur Aceh tahun 2006 lalu dari Jalur Independen.
Perwakilan dari Partai Bersatu Aceh (PBA) Rusydi mengungkapkan, "Persoalan ekonomi di Aceh sangat serius dan kronis! Program yang cenderung dadakan seperti Kredit Peumakmu Nanggroe yang hanya enam bulan dan menghilang,"ucapnya.
The Globe Journal juga ikut menanyakan perihal mengapa PRA tidak ‘mencatat’ tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kontan mendapat tanggapan dari Ghazali Abbas Adan.
"Menarik menanggapi pertanyaan dari The Globe Journal tadi khusus untuk anak-anak muda di Aceh bahwa syariat bukan empat qanun semata! Kegiatan diskusi yang dilakukan PRA hari ini adalah bagian dari syariat yaitu Amar Ma’ruf Nahi Mungkar," ucap Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ini.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rahmat Basuki yang diminta tanggapannya oleh The Globe Journal usai pembacaan Catatan Akhir Tahun mengatakan," Semua yang disampaikan PRA adalah realitas yang dirasakan masyarakat, tapi kita juga belum mengetahui konsep Partai Rakyat Aceh dalam mengentaskan segala persoalan yang disebutkan tadi," ungkapnya.
Muhammad Hamka salah seorang peserta diskusi menerangkan dalam dimensi politik Aceh tahun 2006 lalu keberadaan calon independen yang hanya satu kali berdasarkan MoU Helsinki adalah langkah mundur Demokrasi di Aceh.
"Syahwat berkuasa yang melingkupi elit-elit politik di Aceh saat ini menjadikan calon independen sebagai momok yang harus disingkirkan dari ranah Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) tahun 2011 ini," kata pegiat demokrasi ini.
Dalam acara yang berlangsung di D’Rodya Cafee, Rabu (29/12) dan dihadiri oleh ratusan undangan dari berbagai kalangan tersebut, Thamren mengatakan perdamaian lebih lima tahun tercapai setelah terjadi konflik selama 32 tahun di Aceh. "Seharusnya Pemerintah Aceh mampu mensejahterakan rakyatnya, melalui pemilihan pertanian sebagai leading sector sangat tepat, namun sangat disayangkan mengapa hanya 5% untuk pertanian dan perikanan,"ujarnya.
Begitu juga dibidang politik, tiadanya jalur independen untuk pemlihan kepala daerah tahun 2011. Aceh dulu menjadi pionir menerapkan calon independan pada tahun 2006 yang kini dipraktekkan dalam Pilkada di beberapa wilayah di indonesia. "Sedangkan di Aceh sendiri calon independen ditiadakan, ini adalah langkah mundur,"ujarnya.
Catatan Akhir Tahun tersebut langsung mendapat tanggapan beragam dari undangan yang hadir, umumnya aktivis pro demokrasi, perwakilan partai politik lokal dan nasional, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, pekerja pers dan tokoh akademisi serta Ghazali Abbas Adan, salah seorang calon gubernur Aceh tahun 2006 lalu dari Jalur Independen.
Perwakilan dari Partai Bersatu Aceh (PBA) Rusydi mengungkapkan, "Persoalan ekonomi di Aceh sangat serius dan kronis! Program yang cenderung dadakan seperti Kredit Peumakmu Nanggroe yang hanya enam bulan dan menghilang,"ucapnya.
The Globe Journal juga ikut menanyakan perihal mengapa PRA tidak ‘mencatat’ tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kontan mendapat tanggapan dari Ghazali Abbas Adan.
"Menarik menanggapi pertanyaan dari The Globe Journal tadi khusus untuk anak-anak muda di Aceh bahwa syariat bukan empat qanun semata! Kegiatan diskusi yang dilakukan PRA hari ini adalah bagian dari syariat yaitu Amar Ma’ruf Nahi Mungkar," ucap Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ini.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rahmat Basuki yang diminta tanggapannya oleh The Globe Journal usai pembacaan Catatan Akhir Tahun mengatakan," Semua yang disampaikan PRA adalah realitas yang dirasakan masyarakat, tapi kita juga belum mengetahui konsep Partai Rakyat Aceh dalam mengentaskan segala persoalan yang disebutkan tadi," ungkapnya.
Muhammad Hamka salah seorang peserta diskusi menerangkan dalam dimensi politik Aceh tahun 2006 lalu keberadaan calon independen yang hanya satu kali berdasarkan MoU Helsinki adalah langkah mundur Demokrasi di Aceh.
"Syahwat berkuasa yang melingkupi elit-elit politik di Aceh saat ini menjadikan calon independen sebagai momok yang harus disingkirkan dari ranah Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) tahun 2011 ini," kata pegiat demokrasi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar