Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ilham Saputra kepada The Globe Journal mengatakan, pihaknya belum mengetahui jadwal kepastian tentang pelaksaan Pemilukada nanti.
“KIP belum bisa menentukan jadwal pelaksanaan Pemilukada. Pasalnya data masih tentatif soal itu. Jadi masih bisa berubah-ubah. Kami belum bisa memastikan apa-apa aja dan kapan-kapan aja mengenai mekanisme Pemilukada nanti,” sebut Ilham di Banda Aceh, Sabtu (15/1).
Akan tetapi, kata Ilham, ada kemungkinan penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Pemda ke KIP pada April 2011. Namun, itu belum pasti karena masih ada peluang untuk berubah. Sedangkan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bisa saja mulai dilakukan pada Juni mendatang.
“KIP masih menunggu aturan main Pemilukada. Kami menunggu penggodokan Qanun yang mengatur tentang Pemilukada oleh DPR Aceh (DPRA). DPRA harus mengubah lagi regulasi yang ada sebelumnya, karena ada perubahan menyangkut dengan pengesahan pencalonan independen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode Pemilukada mendatang,” jelas Ilham.
Ia menambahkan, setelah keluarnya peraturan baru itu, maka dilanjutkan dengan konsultasi dengan pihak DPRA dan Pemerintahan Aceh. Jadi, semuanya butuh proses.
“KIP belum bisa menentukan jadwal pelaksanaan Pemilukada. Pasalnya data masih tentatif soal itu. Jadi masih bisa berubah-ubah. Kami belum bisa memastikan apa-apa aja dan kapan-kapan aja mengenai mekanisme Pemilukada nanti,” sebut Ilham di Banda Aceh, Sabtu (15/1).
Akan tetapi, kata Ilham, ada kemungkinan penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Pemda ke KIP pada April 2011. Namun, itu belum pasti karena masih ada peluang untuk berubah. Sedangkan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bisa saja mulai dilakukan pada Juni mendatang.
“KIP masih menunggu aturan main Pemilukada. Kami menunggu penggodokan Qanun yang mengatur tentang Pemilukada oleh DPR Aceh (DPRA). DPRA harus mengubah lagi regulasi yang ada sebelumnya, karena ada perubahan menyangkut dengan pengesahan pencalonan independen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode Pemilukada mendatang,” jelas Ilham.
Ia menambahkan, setelah keluarnya peraturan baru itu, maka dilanjutkan dengan konsultasi dengan pihak DPRA dan Pemerintahan Aceh. Jadi, semuanya butuh proses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar